Melalui sistem pemetaan data hingga tingkat desa, pemerintah daerah mengklaim kini memiliki gambaran lebih presisi terkait sebaran kawasan kumuh dan Rutilahu. Skema penanganan dirancang melibatkan berbagai sumber pendanaan: mulai dari APBD, APBDes, Baznas, hingga dukungan pemerintah pusat.
Pada 2026, Pemkab Sumedang menargetkan penanganan ribuan unit Rutilahu sekaligus menekan laju perluasan kawasan kumuh. Namun tantangan terbesarnya bukan semata anggaran, melainkan keberanian dalam menertibkan tata ruang dan mengendalikan pembangunan di kawasan strategis seperti Jatinangor.
Tanpa langkah tegas, kawasan kumuh mungkin tak akan hilang—hanya berpindah lokasi, meninggalkan persoalan yang sama di titik lain. Dan Jatinangor akan terus hidup dalam paradoks: tumbuh pesat di atas fondasi ketimpangan. (red)
Tag
Baca Juga:Ayam Rengganis Cabe Hijau: Pedas Asli Rawit Hijau yang Menghidupkan Selera Warga Sumedang1.372 Mahasiswa UNSAP Turun ke 68 Desa, KKN Tematik Dorong Desa Digital dan Zero Waste
Jatinangor, Kawasan Kumuh, Permukiman Padat, Tata Ruang, Pembangunan Sumedang, Perumahan Rakyat,
Keyword Utama
kawasan kumuh Jatinangor, permukiman kumuh Sumedang, krisis perumahan Jatinangor, tata ruang Sumedang, kawasan kumuh 15 hektare, urbanisasi Jatinangor, rumah tidak layak huni Sumedang,
🧾 Meta Description (SEO & Google Discover)
Kawasan kumuh seluas 15 hektare di Jatinangor menjadi alarm pembangunan Sumedang, mengungkap krisis permukiman di balik pesatnya pertumbuhan kawasan kampus.