Sementara itu, perwakilan warga berharap agar proses verifikasi dapat segera diselesaikan sehingga pembayaran ganti rugi dapat segera direalisasikan. Mereka juga bahkan meminta agar pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan informasi yang terbuka serta pendampingan yang jelas selama proses berlangsung.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan koordinasi lanjutan antarinstansi guna mempercepat penyelesaian 45 bidang lahan yang masih bermasalah, serta memastikan 13 bidang yang telah clear and clean dapat segera diproses pembayarannya.
Dengan adanya pendampingan hukum dan komitmen bersama dari DPRD serta pemerintah daerah, diharapkan persoalan pembebasan lahan Bendungan Cipanas dapat segera tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga terdampak. (red)