JATINANGOR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah atau Umi Oded mendorong penuntasan persoalan kemiskinan di Jawa Barat melalui kolaborasi lintas sektor.
Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, ia menegaskan masalah tersebut belum bisa dianggap selesai.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin per September 2025 turun menjadi 6,78 persen. Angka tersebut berkurang 0,24 persen dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,30 persen dibandingkan September 2024.
Baca Juga:Harga Cabai Rawit Pecah RekorRamadan Jadi Momentum Perubahan
Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2025 tercatat sebanyak 3,55 juta orang. Angka itu berkurang sekitar 104,03 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Jika dirinci berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 berada di angka 6,76 persen dan turun menjadi 6,66 persen pada September 2025. Sementara di perdesaan, angka kemiskinan turun dari 8,15 persen pada Maret menjadi 7,28 persen pada September.
Namun demikian, Umi Oded menilai angka 3,55 juta jiwa tersebut masih menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Ini butuh kolaborasi, tidak hanya bertumpu pada Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan stakeholder lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan peran Dinas Ketenagakerjaan dalam membuka lapangan kerja agar masyarakat miskin yang menganggur dapat memperoleh penghasilan.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan agar beban masyarakat tidak semakin berat.
Di sisi lain, Umi Oded mengakui kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mengalami evaluasi.
Baca Juga:Puasa Bukan Alasan Tidak OlahragaKiat Orang Tua Dampingi Anak Tarawih
Sejumlah faktor memengaruhi, mulai dari berkurangnya dana transfer pusat hingga kinerja BUMD yang belum optimal. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak bisa semata-mata mengandalkan bantuan langsung atau stimulus keuangan.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak pasrah terhadap kondisi ekonomi. Peningkatan kualitas diri dan keterampilan menjadi kunci agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mandiri secara ekonomi.
“Pemerintah hadir, tapi masyarakat juga harus terus meningkatkan kapasitas diri,” tandasnya.(son)