JATINANGOR EKSPRES, CIMANGGUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kembali menuai sorotan.
Kali ini perhatian publik tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindanggalih 3 yang diduga menyajikan makanan di bawah standar kepada para penerima manfaat.
Informasi yang beredar menyebutkan, menu yang diberikan kepada siswa hanya berupa susu, abon, pisang, dan satu risol yang bahkan disebut untuk konsumsi selama dua hari.
Baca Juga:Rumah Warga di Tanjungsari Sumedang Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp350 JutaDua Camat Jadi Pimpinan Dinas
Menu tersebut dinilai jauh dari konsep pemenuhan gizi seimbang yang menjadi tujuan utama program MBG.
Sorotan terhadap SPPG Sindanggalih 3 bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, dapur MBG tersebut juga sempat dipermasalahkan karena menyajikan menu kacang polong yang dianggap tidak layak.
Kini, dugaan penyajian makanan dengan kualitas yang lebih rendah kembali mencuat dan memicu pertanyaan publik terkait standar pengelolaan program tersebut.
Ketua DPC Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kabupaten Sumedang, Suryadinata atau Surya, menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berulang.
Menurutnya, program MBG yang menggunakan anggaran negara seharusnya dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak.
“Ini bukan kejadian sekali. Dulu sudah pernah disorot soal kacang polong, sekarang kembali muncul dugaan makanan yang kualitasnya di bawah standar. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Surya.
Ia bahkan menyinggung adanya dugaan mark up anggaran dalam pengelolaan program tersebut.
Baca Juga:Jelang Lebaran, Ria Busana Sumedang Diserbu Pembeli, Diskon hingga 70 Persen Jadi Daya TarikMilangkala Desa Rancamulya ke-45, Warga Perkuat Persatuan Lewat Buka Bersama dan Tarling
Jika dugaan itu benar, kata dia, maka persoalan ini tidak lagi sekadar kelalaian teknis, tetapi berpotensi menjadi masalah serius karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan gizi siswa.
Surya menegaskan pihaknya akan membuat laporan resmi agar persoalan ini tidak berhenti hanya sebagai keluhan di lapangan.
Langkah hukum, menurutnya, perlu ditempuh untuk memberikan efek jera kepada pihak yang diduga tidak menjalankan program sesuai standar.
“Kami akan membuat laporan agar ada efek jera. Jangan sampai program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi anak-anak justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan peran pengawasan dari berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.