“Pabrik ada di Sumedang, tenaga kerjanya harus orang Sumedang. Kita siapkan pelatihannya sesuai kebutuhan perusahaan,” tegasnya lagi.
Dengan kondisi anggaran daerah yang mengalami pemotongan, Fajar meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program memiliki dampak terukur terhadap penurunan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada kegiatan seremonial tanpa hasil konkret.
“Pengentasan kemiskinan harus kolektif dan komprehensif. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan hari ini,” tandasnya.
Baca Juga:Sekilas Perjalanan Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang: Dari BPAM hingga Menjadi BUMD ModernRp97 Juta untuk Cetak Karcis Retribusi
Rakor tersebut menjadi penanda bahwa Pemkab Sumedang tengah menggeser pendekatan dari sekadar distribusi bantuan menuju strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi. Tantangannya kini bukan hanya pada konsep, melainkan konsistensi pelaksanaan di lapangan.(red)