JATINANGOR EKPRES, CIMANGGUNG – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. setelah muncul keluhan terkait paket MBG yang diduga tidak layak konsumsi.
Penerima manfaat dari kalangan balita dan ibu menyusui (busui) disebut menerima roti yang diduga telah kedaluwarsa serta buah yang kondisinya busuk dan mengeluarkan aroma tak sedap.
Sorotan tajam disampaikan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana. Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai kasus teknis semata, melainkan harus ditarik lebih jauh ke hulu, terutama menyangkut tata kelola anggaran dan pengawasan distribusi.
Baca Juga: 5 Tips Memilih Outfit Nyaman untuk Shalat TarawihKronologi Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Pamulihan, Dua Orang Luka Berat
“Berangkat dari titik pertama, ini bisa saja berhubungan dengan anggaran. Apakah anggaran yang tersedia memang memadai untuk membeli bahan makanan yang benar-benar layak?” ujar Asep, Kamis (26/2).
Menurutnya, skema penganggaran dalam program MBG merupakan mata rantai panjang yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke tingkat pelaksana teknis seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika di tingkat bawah ditemukan makanan tidak layak konsumsi, maka ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dalam pengalokasian maupun penggunaan anggaran.
Asep menegaskan, isu anggaran dalam program nasional seperti MBG sangat sensitif. Ketidaktepatan pengelolaan dapat berdampak luas, bukan hanya pada kualitas makanan, tetapi juga pada kredibilitas lembaga pelaksana.
“Jika sampai makanan yang dibagikan tidak layak, maka perlu ditelusuri apakah ada persoalan dalam rantai distribusi atau dalam pengelolaan belanja bahan baku,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendistribusian MBG untuk balita dan busui di Desa Sindulang dilakukan oleh SPPG Cimanggung 06 yang beroperasi di Dusun Warunenggang RW 13, Desa Cimanggung.
Dalam konteks ini, Asep melihat kemungkinan lain yang juga perlu dicermati, yakni meningkatnya minat berbagai pihak untuk terlibat dalam pengelolaan dapur sehat program nasional tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan ada persaingan dalam pengelolaan dapur, termasuk yang berkaitan dengan pihak pemberi proyek. Ini harus diawasi secara ketat agar tidak mengorbankan kualitas,” katanya.
Baca Juga:Dua Pemotor Tak Berkutik, Setelah Dikejar Polisi saat Ugal-ugalan di Jalan RayaTiga Mobil Terlibat Tabrakan di Pamulihan, Dua Korban Luka Berat
Selain itu, kenaikan harga bahan pokok di pasaran juga dinilai dapat memengaruhi kualitas belanja. Jika terjadi perubahan harga yang tidak diantisipasi dalam kesepakatan awal antara SPPG dan distributor atau pemasok, maka potensi penurunan kualitas bahan makanan bisa saja terjadi.