“Dari kesepakatan awal sampai sekarang bisa saja tidak sesuai. Akhirnya barang yang dibeli kualitasnya menurun,” beber Asep.
Ia menekankan pentingnya langkah tegas dari pemerintah daerah bersama BGN untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPPG yang diduga kurang optimal menjalankan program. Peringatan harus diberikan sebagai bentuk pembinaan, namun jika pelanggaran berulang, evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin operasional dapur bisa menjadi opsi.
“Kalau masih kembali melakukan kesalahan, ini perlu dievaluasi oleh BGN. Apakah izin SPPG-nya dicabut sebagai bentuk punishment,” tegasnya.
Baca Juga: 5 Tips Memilih Outfit Nyaman untuk Shalat TarawihKronologi Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Pamulihan, Dua Orang Luka Berat
Asep mengingatkan, dampak terbesar dari persoalan ini bukan hanya pada aspek teknis distribusi makanan, tetapi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG. Jika kasus makanan tak layak terus terjadi dan tidak ditangani serius, maka tujuan utama pemenuhan gizi bagi kelompok rentan bisa bergeser dari misi kemanusiaan menjadi sekadar proyek administratif.
“Kalau dibiarkan, tingkat kepercayaan publik akan berkurang. MBG jangan sampai bukan untuk memenuhi gizi, tapi justru memenuhi kepentingan lain,” pungkasnya. (kos)