JATINANGOR EKPRES – Dugaan beredarnya makanan kedaluwarsa dan buah busuk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cimanggung kini memasuki babak serius. Laporan resmi telah dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Kabupaten Sumedang kepada Badan Gizi Nasional ( MBG menuntut investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan distribusi bantuan gizi.
Kasus yang terjadi di wilayah Sumedang ini dinilai bukan sekadar kesalahan teknis lapangan. Ketua DPC HAPI Sumedang, Suryadinata, menegaskan ada indikasi lemahnya kontrol distribusi yang berpotensi membahayakan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Program negara yang menyasar gizi masyarakat tidak boleh cacat dalam kualitas. Jika benar ditemukan makanan tidak layak konsumsi, ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa masuk ranah pelanggaran hukum,” tegas Suryadinata.
Baca Juga:Makanan Expired di Program MBG Ancam Keselamatan Warga
Dalam laporan yang dikirimkan, dijelaskan kronologi pendistribusian oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cimanggung 6 yang berlangsung pada 13 Februari 2026 sekitar pukul 16.00 WIB di wilayah Cimanggung. Distribusi dilakukan sekaligus untuk kebutuhan satu minggu bagi penerima manfaat.
Paket MBG yang dibagikan berisi susu kemasan kecil, buah jeruk, buah naga, apel, serta roti tawar untuk balita. Sementara paket untuk ibu hamil dan menyusui berisi susu ukuran sedang, biskuit, dan buah. Namun, warga diduga menemukan roti yang sudah melewati masa edar serta buah dalam kondisi tidak segar.
Suryadinata menilai persoalan ini mencerminkan potensi kegagalan rantai distribusi dan pengawasan mutu pangan. Ia menegaskan, jika benar terjadi kelalaian, maka pengelola program di tingkat pelaksana maupun pengawas bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Negara tidak boleh setengah hati. Program gizi menyangkut kesehatan publik. Kalau sampai ada makanan tidak layak, harus ada sanksi tegas, mulai administratif hingga pidana jika terbukti unsur kelalaian berat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada target penyaluran, tetapi memastikan kualitas dan keamanan pangan sampai ke tangan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program gizi nasional bukan diukur dari jumlah paket yang disalurkan, tetapi dari dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat.