JATINANGOR EKSPRES – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang kian memanas. Setelah mencuat dugaan pengurangan nilai anggaran per porsi, kritik kini semakin tajam.
Pengusaha sekaligus pemerhati sosial, Asep Sugian, secara terbuka memperingatkan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak bermain-main dengan dana yang diperuntukkan bagi anak-anak.
Asep menilai, jika benar terjadi pemangkasan dari nilai yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN), maka itu bukan sekadar pelanggaran teknis.
Baca Juga:Sekda Tuti Ingatkan Perizinan Tak Boleh Berbelit, Tegas Tolak Praktik PungliMemasuki Pekan Kedua Ramadan, Harga Cabai dan Bawang di Pasar Sumedang Alami Kenaikan Signifikan
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara dan rakyat.
“Pemerintah sudah menetapkan Rp8.000 untuk PAUD sampai kelas III SD dan Rp10.000 untuk kelas IV SD sampai SMA. Itu angka resmi. Kalau masih dikurangi, ini persoalan serius,” tegasnya.
Lebih jauh, Asep mengingatkan bahwa penerima manfaat MBG bukan hanya siswa secara umum, tetapi juga terdapat anak-anak yatim di dalamnya. Menurutnya, setiap rupiah yang diduga “disunat” bukan hanya soal administrasi, melainkan soal moral dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.
“Di satu sekolah itu ada anak yatim. Kalau anggaran MBG disunat, ingat dosanya. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat untuk makan anak-anak,” ujarnya dengan nada keras.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pemotongan anggaran untuk distribusi selama tiga hari sekaligus.
Jika benar terjadi, Asep menilai praktik tersebut sangat mencederai tujuan program yang seharusnya menjamin kecukupan gizi siswa setiap hari sesuai standar.
Asep mengaku pernah berkomunikasi langsung dengan salah satu pengelola dapur SPPG. Dari komunikasi itu, ia mendapat jawaban bahwa setiap dapur memiliki manajemen berbeda. Namun, menurutnya, alasan tersebut tidak bisa dibenarkan.
Baca Juga:Tren Busana Lebaran Ramai di Medsos, Pasar Sumedang Justru Sepi PembeliArti Senja di Balik Keindahannya, Bikin Speechless!
“Beda dapur beda manajemen, katanya. Itu tidak benar. Semua manajemen harus sama karena ini menyangkut uang rakyat.
Standar harus seragam, baik dari sisi anggaran maupun kualitas makanan,” tegasnya lagi.
Ia mendesak agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pengelola dapur dan mitra pelaksana.
Transparansi dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci agar program strategis nasional ini tidak berubah menjadi ladang keuntungan segelintir oknum.