JATINANGOR EKSPRES — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi andalan pemenuhan gizi siswa justru menuai sorotan tajam.
Sebanyak 1.052 paket makanan yang dibagikan di SMPN 1 Cimanggung, Sabtu (4/4/2026), dilaporkan tidak dikonsumsi siswa dan berakhir dikembalikan ke dapur penyedia.
Menu yang disiapkan sebenarnya terbilang standar program MBG, terdiri dari lauk ayam atau telur, sayur buncis dan jagung, serta pelengkap susu kotak dan pisang. Namun di lapangan, kondisi berkata lain.
Baca Juga:Relokasi Puskesmas Cimanggung Dikebut, Pemkab Sumedang Siapkan Fasilitas Lebih RepresentatifETLE Jatinangor Aktif 24 Jam, Ribuan Pelanggaran Terekam Setiap Hari
Mayoritas siswa memilih tidak menyentuh makanan utama, hanya mengonsumsi susu dan buah yang dianggap lebih aman.
Dugaan kuat mengarah pada kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Beberapa siswa menyebut aroma tidak sedap muncul dari lauk dan sayuran, sehingga menimbulkan keraguan untuk memakannya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius bagaimana proses pengolahan dan distribusi makanan hingga bisa lolos dalam kondisi demikian?
Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian, ikut angkat bicara.
Ia mengetahui langsung kejadian tersebut, mengingat anaknya juga bersekolah di SMPN 1 Cimanggung. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dalam program yang dibiayai uang rakyat.
“Lebih dari seribu porsi makanan terbuang percuma. Ini bukan angka kecil, ini pemborosan nyata dari anggaran negara,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menurut Sonia, program MBG seharusnya tidak hanya mengejar kuantitas distribusi, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang benar-benar layak dikonsumsi.
Baca Juga:Pesan, Sang JenderalHalalbihalal PGRI Pamulihan, Soroti Kesejahteraan Guru yang Belum Merata
Jika tidak, tujuan meningkatkan gizi siswa justru berbalik menjadi potensi masalah baru, mulai dari pemborosan hingga risiko kesehatan.
Ia juga menyoroti peran dapur SPPG Sindanggalih sebagai penyedia makanan.
Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak, terutama terkait standar kebersihan, penyimpanan bahan, hingga distribusi ke sekolah. Tanpa perbaikan, kejadian serupa sangat mungkin terulang.
Lebih jauh, Sonia mengingatkan bahwa satu dapur MBG biasanya melayani hingga sekitar 2.000 penerima manfaat di beberapa sekolah.
Artinya, jika persoalan kualitas ini tidak segera ditangani, potensi pemborosan bisa berlipat ganda dan berdampak lebih luas.
Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pelaksana program MBG. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap program peningkatan gizi, kualitas dan pengawasan tidak boleh diabaikan.