KOTA – Seporsi makanan yang dikirim ke sekolah bukan sekadar urusan kenyang. Di dalamnya ada tanggung jawab atas kesehatan anak, mutu bahan pangan, dan keamanan makanan yang dikonsumsi ribuan penerima manfaat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan terhadap 150 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak, pemantauan lapangan, serta pelibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satgas MBG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi ketentuan operasional dan standar keamanan pangan.
“Ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan, karena berkaitan dengan keamanan makanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,” kata Dony saat meninjau dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Senin, 12 Oktober 2026.
Baca Juga:Revitalisasi Alun-alun Tanjungkerta Tembus 50 Persen, Ditargetkan Rampung DesemberDana Desa Licin Turun dari Rp1,2 Miliar, Ini Prioritas Program 2027
Menurut Dony, pemantauan berkelanjutan mulai mendorong perbaikan pada kualitas menu, penyajian makanan, dan pemenuhan standar operasional dapur. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar perbaikan tersebut berlangsung konsisten.
Di Sumedang, skala program ini cukup besar. Sebanyak 150 dapur SPPG melayani sekitar 1.900 sekolah, 298 pesantren, serta 50 ribu ibu hamil dan balita.
Besarnya jangkauan itu membuat mutu makanan menjadi persoalan yang tak bisa berhenti pada pemeriksaan sesekali. Pengawasan harus menyentuh proses pengolahan, penyajian, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Pemerintah daerah juga mengandalkan aplikasi MBG yang dikembangkan di Sumedang. Melalui platform digital tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai menu dan kandungan gizi makanan. Keterbukaan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua dan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program.
Bagi Dony, MBG juga memiliki peluang ekonomi yang melampaui urusan dapur. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat menjadi pasar bagi petani, peternak, dan produsen lokal.
Ia mengarahkan pengelola SPPG agar memanfaatkan komoditas dari lingkungan sekitar. Dengan rantai pasok yang lebih pendek, dapur dapat menjalin hubungan langsung dengan produsen, sekaligus membuka peluang perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Setiap dapur memanfaatkan potensi dan komoditas lokal,” ujarnya.