Dan untuk saat ini, seluruh tahapan itu belum ada.
Penelusuran menunjukkan bahwa peta Kabupaten Jatigede yang beredar berasal dari akun media sosial yang memang rutin membuat ilustrasi pemekaran wilayah di berbagai daerah Indonesia. Konten serupa juga pernah dibuat untuk kabupaten dan kota lain.
Artinya, yang viral hari ini lebih dekat pada simulasi geografis dibanding proposal resmi pemerintahan.
Namun justru di situlah letak menariknya.
Media sosial telah menjadikan ruang publik bekerja dengan cara baru. Sebelum pemerintah berbicara, masyarakat lebih dulu berdiskusi. Sebelum kajian dibuat, publik telah berdebat mengenai manfaat dan risikonya.
Baca Juga:Usai Disegel, Shuttle Travel BHISA Akui KekuranganParkir di Bahu Jalan, Shuttle Travel BHISA Disegel
Sebuah peta digital berhasil menghidupkan percakapan yang selama ini hanya sesekali muncul di ruang-ruang formal.
Bagi Sumedang, fenomena ini bukan hal baru.
Sebelum Jatigede, publik pernah ramai membicarakan gagasan Kabupaten Sumedang Barat. Kawasan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, dan Rancakalong dianggap memiliki karakter ekonomi yang berbeda karena tumbuh bersama denyut Bandung Raya.
Kini, giliran wilayah timur yang menjadi bahan diskusi.
Di satu sisi, hal itu menunjukkan bahwa Sumedang sedang berkembang. Daerah yang stagnan tidak pernah melahirkan wacana pemekaran. Keinginan membentuk wilayah baru biasanya muncul ketika suatu kawasan mulai merasa memiliki identitas, potensi ekonomi, dan kapasitas yang cukup untuk mengelola dirinya sendiri.
Tetapi di sisi lain, pemekaran bukan obat mujarab.
Tidak sedikit daerah baru di Indonesia yang justru menghadapi persoalan keuangan, birokrasi, dan pembangunan setelah resmi berdiri. Sebagian berhasil tumbuh pesat, sebagian lainnya masih bergantung pada pemerintah pusat.
Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Jatigede layak menjadi kabupaten.
Melainkan apakah masyarakatnya akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika pemekaran benar-benar terjadi. Untuk saat ini, Kabupaten Jatigede masih hidup sebagai sebuah wacana.
Ia belum tercatat dalam agenda resmi pemerintah. Belum masuk daftar calon daerah otonomi baru. Belum pula menjadi dokumen yang dibahas dalam meja-meja kebijakan.
Namun satu hal tak bisa dibantah.
Sebuah peta yang lahir di media sosial telah berhasil membuat orang kembali membicarakan masa depan Sumedang.