TAK ada rapat paripurna. Tak ada sidang DPRD. Tak pula keputusan pemerintah yang diumumkan resmi. Namun dalam hitungan hari, sebuah kabupaten baru mendadak lahir di benak ribuan orang.
Namanya: Kabupaten Jatigede.
Ia muncul dari sebuah unggahan media sosial. Sebuah peta digital yang membelah Sumedang menjadi dua wilayah. Yang satu tetap bernama Kabupaten Sumedang. Yang lain diberi nama Kabupaten Jatigede, dengan sembilan kecamatan dan ibu kota baru di tepian bendungan terbesar di Jawa Barat.
Peta itu beredar cepat. Dibagikan ribuan kali. Diperdebatkan. Didukung. Sekaligus dipertanyakan.
Baca Juga:Usai Disegel, Shuttle Travel BHISA Akui KekuranganParkir di Bahu Jalan, Shuttle Travel BHISA Disegel
Di era media sosial, sebuah gambar ternyata mampu melakukan apa yang dulu hanya bisa dilakukan dokumen resmi pemerintah: membangkitkan imajinasi tentang sebuah daerah baru.
Padahal, hingga hari ini, Kabupaten Jatigede belum ada. Yang menarik bukanlah peta itu sendiri, melainkan respons yang mengikutinya.
Di kolom komentar, banyak warga kawasan timur Sumedang menyambut gagasan tersebut. Ada yang melihatnya sebagai peluang percepatan pembangunan. Ada yang berharap pelayanan publik menjadi lebih dekat. Ada pula yang membayangkan wilayah timur Sumedang akhirnya memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sendiri setelah puluhan tahun berada jauh dari pusat pemerintahan.
Harapan itu bukan tanpa alasan.
Wilayah yang diwacanakan masuk Kabupaten Jatigede selama ini memang memiliki karakter berbeda dibanding kawasan tengah dan barat Sumedang. Bentang alamnya lebih luas, jarak antarwilayah lebih jauh, dan sebagian kecamatan berada cukup jauh dari pusat pemerintahan di Kota Sumedang.
Di sisi lain, hadirnya Bendungan Jatigede beberapa tahun terakhir telah mengubah wajah kawasan tersebut. Jalan-jalan baru terbuka. Aktivitas ekonomi tumbuh. Investasi mulai berdatangan. Nama Jatigede tak lagi hanya dikenal sebagai daerah genangan, melainkan mulai dipandang sebagai kawasan masa depan.
Mungkin karena itulah gagasan pemekaran mudah menemukan ruang di kepala banyak orang.
Sebab setiap wilayah yang sedang tumbuh selalu melahirkan satu pertanyaan yang sama: apakah sudah waktunya berdiri sendiri?
Baca Juga:QRIS di Tangan Jukir LiarKetika Dapur Tak Lagi Mengepul
Namun sejarah pemekaran daerah di Indonesia mengajarkan satu hal penting: sebuah peta tidak otomatis menjadi kabupaten.
Di balik lahirnya daerah otonomi baru terdapat proses panjang yang melibatkan kajian akademik, syarat administratif, kemampuan fiskal, kesiapan birokrasi, hingga persetujuan pemerintah pusat.