Keselamatan pekerja juga harus menjadi bagian dari pengawasan.
Terlebih, pembangunan SMA Negeri Cimanggung menggunakan anggaran negara dengan nilai sekitar Rp2,76 miliar.
“Proyek yang menggunakan anggaran negara bukan hanya harus selesai sesuai spesifikasi dan waktu. Proses pengerjaannya juga harus memenuhi ketentuan keselamatan kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Suryadinata menekankan pentingnya pemeriksaan sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran.
Kondisi pekerja yang terlihat tidak menggunakan APD, misalnya, perlu ditelusuri lebih jauh. Pemeriksaan harus melihat ketersediaan APD, aturan penggunaan, pengawasan dari pelaksana, hingga penerapan ketentuan keselamatan dalam pekerjaan.
Baca Juga:Pilkades Digital Sumedang di Ujung Kepastian RegulasiCerita Samalengoh Camp Menjaga Alam dan Ekonomi Desa
Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan K3 maupun persyaratan kontrak, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Konsekuensinya pun bergantung pada jenis pelanggaran dan hasil pemeriksaan. Sanksi dapat berupa teguran atau tindakan administratif hingga konsekuensi kontraktual apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pekerjaan.
Karena itu, persoalan APD di proyek SMA Negeri Cimanggung tidak semestinya berhenti sebagai sorotan di lapangan.
Pihak pelaksana proyek dan pemberi kerja perlu memberikan penjelasan mengenai ketersediaan APD, penerapan SMKK, serta mekanisme pengawasan keselamatan pekerja selama pembangunan berlangsung.