JATINANGOREKSPRES – Penerapan sistem digital dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumedang menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia memantau langsung pelaksanaan pemilihan di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Rabu (28/10/2026), di tengah penerapan sistem elektronik di 92 desa.
Pilkades Digital di Sumedang mencakup 423 tempat pemungutan suara (TPS) dengan sekitar 270.000 pemilih. Cakupan tersebut menjadi perhatian karena seluruh desa penyelenggara menggunakan sistem digital, bukan hanya sebagian TPS.
Baca Juga:5 Wisata Alam Tersembunyi di Sumedang, dari Curug Sabuk hingga Situ Biru CilembangBobotoh Meninggal Usai Persib Vs Garudayaksa, Umuh Minta Diusut Tuntas
Dedi menilai pengalaman Sumedang berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain yang akan menerapkan pemilihan kepala desa berbasis elektronik. Ia menyebut pelaksanaan serupa sebelumnya telah dilakukan di Indramayu, Karawang, dan Bekasi, tetapi belum seluruhnya menerapkan sistem digital.
“Ini sebenarnya yang keempat. Sebelumnya di Indramayu, Karawang, dan Bekasi, tetapi belum semuanya digital. Sekitar dua minggu lalu, saya menelepon Pak Bupati Sumedang dan meminta agar seluruh desa yang melaksanakan Pilkades menggunakan sistem digital,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, perubahan dari sistem konvensional ke digital diharapkan membuat proses pemungutan dan penghitungan suara lebih efisien. Penggunaan perangkat elektronik juga mengurangi kebutuhan pencetakan surat suara berbahan kertas.
Ia mengatakan hasil pemilihan berpotensi diketahui lebih cepat dibandingkan sistem konvensional yang membutuhkan waktu untuk menghitung dan merekapitulasi suara secara manual.
“Biasanya, proses yang paling lama dalam pemilihan adalah penghitungan suara. Dengan sistem digital, waktu pelaksanaan bisa dipersingkat. Hasilnya bahkan bisa diketahui sekitar pukul satu siang,” katanya.
Dedi juga menyoroti peluang sistem digital untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pemilihan. Meski demikian, penerapan teknologi tetap membutuhkan perangkat yang berfungsi baik serta petugas yang memahami prosedur pelaksanaan.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah telah mengoordinasikan berbagai unsur untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Digital.
Baca Juga:Sumedang Kembangkan SIMANTEP, Pelatihan ASN Diarahkan Lebih Tepat Sasaran24,57 Persen Murid SD Sumedang Belum Capai Kompetensi Minimum Numerasi
Koordinasi melibatkan pemerintah provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga tenaga pranata komputer.
Setiap desa penyelenggara didukung satu pranata komputer untuk membantu memastikan perangkat dan sistem digital dapat digunakan selama pemungutan suara.
“Di Sumedang, seluruh desa yang melaksanakan Pilkades dan seluruh TPS sudah menggunakan sistem digital. Ini menjadi pelaksanaan secara masif dengan cakupan yang luas,” ujar Dony.