Selain dukungan teknis, pemerintah daerah juga menyiapkan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan bagi petugas. Panitia, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah mengikuti bimbingan teknis untuk memahami mekanisme pemungutan suara serta ketentuan yang berlaku.
Dony menilai pemahaman petugas dan masyarakat perlu menjadi perhatian agar penggunaan sistem digital tidak menghambat hak pilih warga.
Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, pelaksanaan Pilkades Digital berlangsung aman dan lancar. Dony juga melihat antrean pemilih di TPS sebagai tanda antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin desa.
Baca Juga:5 Wisata Alam Tersembunyi di Sumedang, dari Curug Sabuk hingga Situ Biru CilembangBobotoh Meninggal Usai Persib Vs Garudayaksa, Umuh Minta Diusut Tuntas
Setelah pelaksanaan, efektivitas sistem digital tetap perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk kecepatan penghitungan, efisiensi anggaran, keandalan perangkat, serta kemudahan akses bagi pemilih.
Bagi Sumedang, pengalaman menerapkan sistem elektronik di 92 desa dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan Pilkades berikutnya. Hasil evaluasi itu juga dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang mempertimbangkan penerapan sistem serupa.
Dedi menyebut Kabupaten Subang, Ciamis, dan Cianjur sebagai daerah yang direncanakan menyusul menerapkan Pilkades digital. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pelaksanaan di Sumedang berpotensi mendapat perhatian lebih luas di Jawa Barat.***