BAGI mahasiswa perantau, rumah kos bukan sekadar tempat beristirahat. Di sanalah kehidupan sehari-hari berlangsung, tugas kuliah diselesaikan, dan pengeluaran bulanan paling besar dikeluarkan. Karena itu, setiap kenaikan tarif sewa selalu berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan studi mereka.
Persoalan itu kembali mencuat di kawasan pendidikan Jatinangor. Sejumlah mahasiswa mengaku semakin resah karena harga rumah kos terus meningkat, sementara penyelesaian yang dijanjikan berbagai pihak belum juga terlihat.
Berbagai aspirasi telah mereka sampaikan, mulai kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, hingga pihak-pihak yang dinilai memiliki kewenangan. Namun, hingga kini mereka merasa belum memperoleh jawaban yang memberi kepastian.
Baca Juga:Perda Pencegahan Penyimpangan Seksual Dikebut154 Calon Haji Sumedang Mulai Diverifikasi
“Kami sudah beberapa kali mendengar persoalan ini sedang dibahas, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian. Rasanya seperti dilempar ke sana kemari. Kami hanya ingin ada solusi, bukan sekadar wacana,” ujar Andi Pratama (21), mahasiswa Universitas Padjadjaran.
Menurut Andi, kenaikan tarif kos hampir terjadi setiap tahun. Kondisi itu memaksa sebagian mahasiswa kembali menghitung ulang kemampuan keuangan keluarga. Tidak sedikit pula yang akhirnya memilih pindah tempat tinggal karena biaya sewa yang semakin sulit dijangkau.
Keluhan serupa disampaikan Nabila Azzahra (20), mahasiswi asal Jakarta. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai fasilitator agar tercipta mekanisme yang adil bagi mahasiswa maupun pemilik rumah kos.
Ia memahami bahwa pemilik kos juga menghadapi kenaikan biaya operasional. Namun, tanpa adanya pedoman atau ruang dialog, penyesuaian harga berlangsung sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar sehingga mahasiswa berada pada posisi yang sulit.
“Kami merasa tidak tahu harus mengadu ke mana. Setiap bertanya selalu diarahkan ke pihak lain,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut mahasiswa, tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya hidup, tetapi juga menyangkut kepastian tata kelola kawasan pendidikan yang setiap tahun menjadi tujuan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kecamatan Jatinangor, pemerintah desa, perguruan tinggi, serta para pemilik rumah kos dapat duduk bersama mencari formula yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Baca Juga:Bahu Jalan Bukan Terminal!Dari Kampus UI ke Balai Desa, Kepala Desa Sukajaya Membawa Pulang Agenda Perubahan
Selain itu, mahasiswa meminta adanya kejelasan mengenai instansi yang memiliki kewenangan menangani persoalan rumah kos. Selama ini, mereka mengaku kebingungan menentukan kepada siapa keluhan harus disampaikan karena tanggung jawab penanganannya dinilai belum jelas.***